YOGYAKARTA – Layanan informasi publik menjadi salah satu saluran dalam menyampaikan berita dan informasi mengenai kinerja Kementerian Pertanian kepada masyarakat. Sebagai Unit Eselon I dengan jumlah satuan kerja terbesar di Kementerian Pertanian, BSIP memperkuat kapasitas petugas layanan informasi di seluruh satuan kerjanya, pada kegiatan evaluasi dan konsolidasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup BSIP pada 21-23 Mei 2024 di Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Sekretaris BSIP, Haris Syahbuddin menegaskan komitmen BSIP dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut tercermin melalui pelaksanaan kegiatan evaluasi dan konsolidasi yang melibatkan seluruh satuan kerja di BSIP, tak hanya itu keterbukaan informasi publik juga telah dimasukkan dalam pakta integritas yang harus dipenuhi oleh segenap jajaran BSIP.

“Salah satu bukti komitmen tersebut adalah dengan memasukkan poin keterbukaan informasi dalam pakta integritas pada setiap pelantikan pejabat, baik struktural ataupun fungsional.” ungkapnya.

Haris menambahkan bahwa evaluasi dan konsolidasi dilakukan untuk menyatukan semangat keterbukaan informasi publik sebagai perwujudan transparansi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. “Pelayanan informasi tidak hanya melalui PPID, tetapi berbagai saluran untuk menginformasikan program dan capaian Kementerian Pertanian,” kata Haris.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan evaluasi pengelolaan informasi publik di Kementerian Pertanian, pihaknya selaku PPID Utama terus melakukan inovasi, dan melibatkan pakar serta pengamat publik dalam melakukan penilaian. “Hasilnya, dari tahun ke tahun, badan publik berpredikat informatif di Kementerian Pertanian terus meningkat.” tambahnya.

Sebagai garda terdepan pelayanan informasi pada masyarakat, Kuntoro juga mengharapkan pengelola informasi publik untuk memahami dan menderaskan agenda setting yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. “Narasi di agenda setting Kementan telah melalui riset dan analisis SWOT, dengan narasi tunggal adalah peningkatan produksi pertanian berbasis kesejahteraan petani,” lanjutnya. Kuntoro juga memberikan rekomendasi terkait penguatan sumberdaya manusia, serta pengoptimalan potensi media sosial sebagai saluran informasi pertanian.

Senada dengan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Komunikasi, Imam Wahyudi juga menegaskan bahwa petugas layanan informasi publik untuk tidak hanya terjebak dalam formalitas pekerjaan, namun juga bahu-membahu memberikan informasi kinerja Kementan pada publik, sehingga program besar Kementerian Pertanian dapat tercapai.

“Problem besar di komunikasi adalah si komunikator tidak mengerti cara berkomunikasi, kami telah menyiapkan sebuah sistem berbasis big data yang berisi berbagai data dan informasi terkait Kementerian Pertanian yang bisa diakses siapapun, utamanya media.” ungkap Imam.

Isu-isu yang berkembang di masyarakat, berpotensi menjadi krisis yang dapat menurunkan citra dan reputasi pemerintah. untuk itu Petugas layanan informasi perlu terus ditingkatkan kapasitasnya utamanya pada manajemen krisis pada pelayanan informasi publik serta bagaimana menjalin hubungan dengan media.

Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto yang hadir sebagai salah satu narasumber menjelaskan mengenai bagaimana manajemen krisis yang terjadi akibat pemberitaan di media. Menurut Totok, semua insan organisasi adalah petugas pembela organisasi.

“Seluruh pegawai dapat membantu meluruskan berbagai isu negatif, berdasarkan data dan informasi yang dimiliki,” ujarnya. Selain itu, Totok juga mengingatkan pentingnya komunikasi, kolaborasi atau koordinasi, dan kompetensi dalam menangani krisis komunikasi.

Sementara, Pemimpin Redaksi MNC Grup, Yadi Heriyadi Hendriana memberikan pengetahuan mengenai bagaimana hubungan antara media dengan badan publik. Yadi menjelaskan pentingnya transparansi kepada media. “Jika terdapat data dan informasi mengenai sebuah isu sebaiknya disampaikan secara transparan kepada teman-teman media,” tuturnya.

Dengan beragamnya saluran komunikasi yang ada, tidak hanya media mainstream konvensional, namun juga media sosial, Yadi mengungkapkan pentingnya pengelolaan media sosial di badan publik. “Media sosial adalah salah satu saluran yang dominan, sehungga kampanye terkait program positif institusi dapat secara efektif dilakukan melalui media sosial, karena saat ini terkadang media sosial menjadi preferensi awal media mainstream dalam menulis berita.” Tambah Yadi.

Selain itu, untuk meningkatkan keterampilan dalam pengemasan informasi, dilakukan pelatihan copywriting untuk media sosial, dan teknik pengambilan gambar berkualitas untuk konten media sosial dengan narasumber dari TribunNews Jogja dan videografer profesional.